loading...
KATA PENGANTAR
pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT,karna telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua dapat berkumpul dalam ruang ini sehingga dapat memaparkan/membahas makalah kami.
Taklupa salawat dan beriring salam kita junjungkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita rasa saat ini.
Degan ini kami membuat makalah sebagai syarat untuk memenuhi tugas kami disini kami sebagai pemakalah menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan makalah ini, maka dari itu kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari teman-teman demi kesempurnaan makalah ini demi mencapai kesuksesan bersama.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…...……………………………………..………………………
DAFTAR ISI…………...………………………………………………………………
BAB I…………...………………………………………………………………………
PENDAHULUAN………...………………………………..……...............................
BAB II……………...………………………………………….……………………….
PEMBAHASAN………………………………………………..……………………..
A. Manajemen Kas Dalam Perspektif Literatur Ilmiah …………………………
B. Tujuan Manajemen Kas……………………………………………………….
C. Siklus Manajemen Kas Daerah……………………………………………….
D. Anggaran Kas………………………………………………………………….
E. Contoh Kasus Pembuatan Anggaran Penjualan………………………………………
BAB III………………………………………………………………….....................
KESIMPULAN………………………………………………………………………..
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………….
BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan anggaran daerah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik. Kualitas pelayanan tersebut sangat tergantung pada kelancaran pendanaan untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik sedapat mungkin tidak berhadapan dengan masalah kekurangan atau ketiadaan dana ketika dibutuhkan. Artinya, dana yang dibutuhkan oleh unit kerja semestinya tersedia dalam jumlah yang cukup tepat pada waktunya. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen dan pengendalian kas daerah yang baik.
Manajemen kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Manajemen kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit perbendaharaan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah. Agar secara optimal dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, pengelolaan kas selayaknya dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel. Hal ini bermakna bahwa strategi pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil dari uang yang dimilikinya merupakan esensi utama dari manajemen kas. Pemerintah daerah kemudian membentuk suatu unit kerja yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, yang mencakup perencanaan, penerimaan, penataausahaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban kas daerah, yang disebut dengan nama bendahara daerah. Dalam peraturan perundang-unadngan terbaru dikenal dengan nama bendahara umum daerah (BUD).
BAB II
PEMBAHASAN
A. Manajemen Kas Dalam Perspektif Literatur Ilmiah
Di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, manajemen kas tidak menjadi perhatian utama dalam manajemen keuangan daerah seperti halnya penganggaran. Hal ini mungkin karena penganggaran bersinggungan langsung dengan politik di pemerintahan, sementara manajemen kas merupakan pekerjaan administratif belaka yang dilakukan oleh pemerintah daerah (eksekutif). Selain itu ada anggapan bahwa manajemen kas dapat dilakukan apabila proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan. Manajemen kas dengan sendirinya akan berjalan jika anggaran sudah ditetapkan. Padahal penganggaran dan manajemen kas dua hal yang berbeda, baik secara teknis maupun risiko yang melekat di dalamnya.
Manajemen kas di pemerintahan didefinisikan sebagai strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya,baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar. Manajemen kas adalah praktik dan teknik yang dirancang untuk mempercepat dan mengontrol penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara-cara pembayaran, dan menghilangkan saldo kas menganggur.
Dalam buku Managing Public Expenditure,disebutkan bahwa fungsi perbendaharaan di pemerintahan mencakup aktivitas-aktivitas berikut:
1. manajemen kas,
2. manajemen rekening-rekening bank yang dimiliki pemerintah (daerah),
3. perencanaan keuangan dan peramalan aliran kas,
4. manajemen hutang public,
5. administrasi batuan luar negeri dan dana bantuan internasional,
6. manajemen aset finansial.
Aktivitas manajemen kas pada posisi pertama mengisyaratkan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semestinya memprioritaskan pengelolaan kas daerah dalam manajemen keuangan pemerintah. Meskipun di negara berbeda digunakan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan fungsi perbendaharaan, namun pengelolaan kas merupakan fungsi utama yang berlaku di negara manapun.
B. Tujuan Manajemen Kas
Terdapat empat tujuan manajemen kas, yaitu;
1. keamanan kas,
2. menjaga likuiditas keuangan,
3. memperoleh keuntungan investasi.
Manajemen kas bertujuan untuk menjaga manajemen kas dalam arti melindungi kas dari kehilangan yang diakibatkan oleh keputusan manajemen yang buruk atua karena tidak kurupsi dalam praktik pengumpulan, pengeluaran, dan pemamfaatan. Tujuan kedua adalah menjaga likuiditas keuangan, yaitu menjaga jumlah kas yang memadai dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban pinansial, seperti membayarkan kembali uang jangka pendek yang jatuh tempo, membayar kewajiban kepada pihak ketiga, membiayai kegiatan yang sudah dianggarkan, dan membayar belanja rutin. Manajemen kas juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pemamfaatan kas dalam investasi jangka pendek.
Tujuan menjaga likuiditas dan memperoleh keuntungan investasi bersifat kontradiktiv. Likuiditas yang tinggi membutuhkan ketersediaan kas yang lebih besar. Namun kondisi keuangan yang mengalami likuiditas tinggi bisa berarti mengorbankan kesempatan memperoleh keuntungan investasi sehingga menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, mengimvestasikan kas yang terlalu besar dalam instrumen investasi jangka pendek juga berarti menurunkan likuiditas, Tantangan terbesar yang dihadapi oleh menejer keuangan sektor public adalah bagaimana menentukan likuiditas. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh manejer keuangan sektor public adalah bagaimana menentukan jumlah kas yang paling optimal, yaitu menetukan jumlah kas di tangan yang mencakupi untuk mendanai kegiatan operasional dan mengimpestasikan kas yang masih menganggur.
C. Siklus Manajemen Kas Daerah
Siklus manajemen kas daerah merupakan tahap-tahp, proses, dan kegiatan yang terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pemamfaatan kas daerah. Siklus manajemen kas meliputi:
1. Pengumpulan Pendapatan
Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan pengumpulan pendapatan. Pemerintah mengumpulkan pendapatan daerah dari berbagai sumber, yaitu dari pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk kepentingan manajemen kas, pemerintah daerah harus menciptakan sistem koleksi pendapatan daerah yang mudah dan sederhana bagi masyarakat sehingga memungkinkan pendapatan dapat segera diterima sehingga ketersediaan dana aman dan mencukupi. Sistem koleksi pendapatan daerah harus didesain agar mampu mempercepat perolehan dana, memberikan keamanan kas dari kehilangan, pencurian, dan penurunan nilai, serta biaya koleksi dan penyimpanan kas yang episien.
2. Pengeluaran Belanja
Untuk keperluan belanja kas, bendahara umum daerah perlu menyusun skedul pengeluaran yang akan dilakukan dalam satu periode anggaran. Pengeluaran belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer. Pengeluaran belanja juga dapat diklasifikasikan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana ketentuan permendagri No 29 tahun 2007. Kepentingan menajemen kas terhadap pengeluaran belanja adalah untuk menjamin bahwa kewajiban pemerintah untuk membayar pengeluaran belanja dapat dipenuhi secara tepat waktu, efesien, dan efektif. Selain itu, menejer keuangan publik juga berkepentingan untuk mengetahui kebutuhan pengeluaran dana jangka pendek dan menengah yang akan dikaitkan dengan likuiditas keuangan pemerintah daerah.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun skedul pengeluaran belanja ini adalah mengetahui :
a. kapan belanja dilakukan
b. berapa jumlah yang harus dikeluarkan
c. lama proses pencairan anggaran
D. Anggaran Kas
Esensi dari anggaran kas adalah merencanakan arus kas masuk dan keluar sehingga dapat mendukung kelancaran operasional organisasi. Anggaran kas memuat informasi tentang rencana arus kas masuk dari pendapatan dari sumber lain dan arus kas keluar untuk belanja dan penggunaan lainnya. Dengan demikian, estimasi atas arus masuk harus sesuai dengan estimasi arus keluar sehingga tidak terjadi kelebihan kas dan kekurangan kas.
Penyusunan anggaran kas di pemerintah daerah pada dasarnya mengikuti pedoman dan struktur organisasi yang berlaku di daerah tersebut. Karena anggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni satuan yang bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang, maka pelaksana fungsi tersebut bertugas menyusun rencana aliran kas ke depan. Berdasarkan struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah, unit kerja yang menangani perbendaharaan adalah sub-bagian perbendaharaan di bagian keuangan atau bidang perbendaharaan di badan pengelolaan keuangan daerah.
Tujuan penyusunan anggaran kas secara umum adalah untuk:
1. Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian.
2. Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan dari bunga, dari kelebihan kas yang dimiliki.
3. Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi dengan melakukan sentralisasi.
4. Mengurangi mitigasi bank.
5. Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas.
6. Menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban jangka pendek. (Schulman & Adams, 1999).
Terdapat empat konsep dasar dalam penyusunan anggaran kas yakni:
1. Adanya pola pengeluaran (expenditure pattern), tidak hanya dalam bentuk kas, tetapi lebih penting lagi dalam hal kapan kas harus dibayarkan.
2. Adanya pola pendapatan (income pattern), tidak hanya dalam bentuk kas, tetapi lebih penting lagi dalam hal kapan kas akan diterima.
3. Ketika kedua pola di atas dapat disusun, maka dapat dibuat skedul yang mencakup pendapatan dan belanja.
4. Dari skedul tersebut dapat dibuat prakiraan anggaran kas (cash budget forecast).
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, anggaran kas disusun oleh bendahara umum daerah (BUD) untuk pelaksanaan APBD dan oleh pengguna anggaran di SKPD untuk pelaksanaan anggaran di SKPD (lihat Permendagri 13/2006). Oleh karena anggaran pengeluaran kas di SKPD mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka anggaran kas juga dapat disusun mengikuti anggaran belanja tersebut. Sementara untuk pendapatan, bagi SKPD yang memungut PAD dan dana perimbangan, disusun anggaran kas masuk sesuai dengan kebijakan dan estimasi waktu penerimaan kas tersebut.
E.Contoh Kasus Pembuatan Anggaran Penjualan
Perusahaan Sepatu memproduksi 2 merek sepatu yakni merek Joss dan Bross. Masing – masing merek dipasarkan di dua daerah, yakni Jawa dan Bali. . Data yang tersedia adalah sebagai berikut :
Hasil peramalan terhadap Harga jual masing – masing merek pada seap sektor untuk tahun 2012 adalah sbb:
Hasil peramalan penjualan dalam unit untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :
BAB III
KESIMPULAN
Setelah penulis mempelajari manajemen kas di pemerintahan didefinisikan sebagai strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya,baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar. Manajemen kas adalah praktik dan teknik yang dirancang untuk mempercepat dan mengontrol penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara-cara pembayaran, dan menghilangkan saldo kas menganggur.
Aktivitas manajemen kas pada posisi pertama mengisyaratkan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semestinya memprioritaskan pengelolaan kas daerah dalam manajemen keuangan pemerintah. Meskipun di negara berbeda digunakan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan fungsi perbendaharaan, namun pengelolaan kas merupakan fungsi utama yang berlaku di negara manapun.
DAFTAR PUSTAKA
MAHMUDI (2009) , Manajemen keuangan daerah ,Yogyakarta, 17 oktober 2009.
Mahmudi (2007) Analisis laporan keuangan pemerintah daerah: Panduan Eksekutif dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik, Yogyakarta.
loading...
